BIMTEK PAJAK BUMKAL

  

  

Kebijakan pajak terbaru per 2025-2026 fokus pada peningkatan tarif PPN menjadi 12%, pengenaan PPh 22 sebesar 0,5% bagi pedagang marketplace (PMK 37/2025), dan reformasi administrasi melalui Coretax System. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak digital, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hal tersebutlah Dinas PMKal Kabupaten Bantul pada Tanggal 19 Februari 2026 memfasilitasi pelaksanaan Bimtek Pajak Untuk BUMKal. Sebagai narasumber adalah KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) yang merupakan unit terkecil instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia. KPP Pratama bertugas melayani wajib pajak pribadi dan badan (non-perusahaan besar) dalam hal pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak.

Dalam materinya, KPP Pratama menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) merupakan subjek pajak badan yang  memiliki kewajiban perpajakan serupa dengan perusahaan swasta, namun dengan fasilitas khusus tertentu sesuai aturan terbaru 2025-2026. 

Rincian aturan pajak terkait BUMKal:

1. Status sebagai Subjek Pajak Badan 

  • Wajib NPWP: BUMKal wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena merupakan entitas hukum yang terpisah dari Pemerintah Kalurahan.
  • Bukan Bendahara Kalurahan (Danarto): Berbeda dengan Danarto yang hanya memungut pajak, BUMKal adalah Wajib Pajak Badan yang harus menghitung dan membayar pajak atas laba usahanya sendiri.
  • Penyertaan Modal: Suntikan modal dari Pemerintah Kalurahan ke BUMKal bukan merupakan objek pajak. 

2. Fasilitas PPh Final 0,5% (UMKM) 

  • Tarif Khusus: Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, BUMKal dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto jika omzet tahunannya tidak melebihi Rp4,8 miliar.
  • Batas Waktu: Fasilitas tarif 0,5% ini dapat dimanfaatkan selama 4 tahun pajak sejak BUMKal terdaftar sebagai Wajib Pajak.
  • Bebas Pajak Omzet Rendah: Khusus untuk pelaku usaha (termasuk unit usaha BUMKal perseorangan) dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, tidak dikenai PPh. 

3. Kewajiban Pelaporan dan Pemotongan

  • SPT Tahunan: BUMKal wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.
  • Pemotong/Pemungut Pajak: BUMKal wajib memotong/memungut pajak atas transaksi tertentu, seperti:
    • PPh Pasal 21: Atas pembayaran gaji karyawan atau pengelola.
    • PPh Pasal 23: Atas jasa atau sewa yang dibayarkan kepada pihak lain.
    • PPN: Wajib memungut PPN jika BUMKal telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzetnya melampaui Rp4,8 miliar. 

4. Tarif Umum (Jika Melebihi Batas UMKM) 

  • Jika masa berlaku tarif 0,5% habis atau omzet melebihi Rp4,8 miliar, BUMKal dikenakan tarif umum PPh Badan sebesar 22% dari laba bersih (Penghasilan Kena Pajak).
  • BUMKal dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (sesuai Pasal 31E UU PPh) untuk bagian omzet hingga Rp4,8 miliar. 
Dalam kesempatan bimtek ini, BUMKal juga dikenalkan serta disimulasikan penggunaan system Coretax. Sebuah Sistem Inti Administrasi Perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu platform terintegrasi, yang telah mengalami pembaruan besar-besaran pada sistem IT-nya. Tujuannya untuk memudahkan administrasi pengelola BUMKal untuk mengintegrasikan layanan pendaftaran dan pelaporan pajak BUMKal secara daring.
 
Etik D.L./PD Kretek 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HARI DESA NASIONAL 2026: HARAPAN, KENYATAAN DAN TANTANGAN

Gambar
  Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyusunannya adalah untuk  meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dasar pertimbangan disusun Undang-Undang Desa adalah Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta...
Baca selengkapnya

RAPAT KOORDINASI KEGIATAN USAHA BUMKAL TIRTOHARGO

Gambar
  BUMKal Harum Mitra Jaya Kalurahan Tirtohargo mengadakan rapat koordinasi kegiatan usaha pada Hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Aula Kalurahan Tirtohargo. Hadir peserta rapat adalah Pamong, Pengawas BUMKal, Pengurus BUMKal Lama, Pengurus BUMKal Baru, serta Ketua dan Pengurus dari masing-masing kegiatan usaha. Hadir mendampingi adalah PD dan PLD Kretek. Total peserta rapat ada 19 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.  Rapat diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan pengurus BUMKal lama dan BUMKal baru, sebagai tindak lanjut atas kegiatan serah terima kepengurusan BUMKal karena adanya pergantian pengurus. Pengurus BUMKal baru mengharapkan adanya laporan rinci dari Pengurus BUMKal lama terkait  laporan aset, laporan keuangan, permasalahan/kendala, serta potensi untuk pengembangan usaha dari setiap kegiatan usaha BUMKal.  Laporan disampaikan oleh: 1. Direktur BUMKal lama secara umum/menyeluruh 2. Ketua kegiatan usaha Cano Marit...
Baca selengkapnya

PENCERMATAN RENCANA AKSI REFORMASI KALURAHAN

Gambar
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Kalurahan di Kapanewon Kretek Tahun 2025, maka dilakukan Pencermatan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan. Kegiatan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Kapanewon Kretek. Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk 5 kalurahan di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut: 1. Kalurahan Donotirto: Hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2025 Pukul 08.30 Wib 2. Kalurahan Tirtomulyo: Hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 08.30 WIB 3. Kalurahan Tirtosari: Hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB 4. Kalurahan Parangtritis: Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 08.30 WIB 5. Kalurahan Tirtohargo:  Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB    Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kalurahan diminta untuk menyiapkan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Reformasi Kalurahan Tahun 2025 (sampai dengan 30 September), Rencana Aksi Reformasi Kalurahan Triwulan IV Tahun 2025, dan Rencana Aksi Reformasi K...
Baca selengkapnya