RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KDMP KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK

 

 

Bertempat di Gedung Serba Guna Kalurahan Donotirto, kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Donotirto dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2026. Hadir dalam rapat adalah Perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul, Panewu Kretek, Pendamping Desa Kapanewon Kretek dan Anggota KDMP Kalurahan Donotirto. 

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena forum ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Berikut adalah alasan utama mengapa pelaksanaan RAT sangat penting bagi Koperasi Merah Putih:

1. Kewajiban Hukum dan Konsekuensi Sanksi

  • Dasar Hukum: Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap koperasi aktif wajib menyelenggarakan RAT minimal satu kali dalam setahun.
  • Batas Waktu: Untuk koperasi primer seperti KDMP, RAT harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tutup buku (akhir Bulan Maret).
  • Sanksi: Koperasi yang tidak melaksanakan RAT dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, hingga potensi pembubaran atau kehilangan dukungan program pemerintah. 

2. Transparansi dan Pertanggungjawaban

  • Evaluasi Kinerja: Pengurus dan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja usaha dan kondisi keuangan selama satu tahun terakhir kepada anggota.
  • Audit Anggota: Melalui RAT, anggota dapat mengawasi pengelolaan modal (yang untuk Koperasi Merah Putih berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per kalurahan) agar tetap produktif dan transparan. 

3. Pengambilan Keputusan Strategis

  • Pembagian SHU: RAT menjadi forum resmi untuk menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota.
  • Rencana Bisnis: Anggota bersama-sama menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya, termasuk pengembangan unit usaha baru seperti penyaluran gas elpiji atau pupuk subsidi.
  • Hak Suara: Setiap anggota memiliki hak suara yang sama untuk menentukan arah kebijakan koperasi atau memilih pengurus baru jika masa jabatan telah habis. 

4. Syarat Keberlanjutan Program

KDMP didorong untuk segera melakukan RAT agar data mereka tetap aktif di sistem   SIMKOPDES. SIMKOPDES adalah Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah Platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi untuk menjadi pusat data tunggal dan instrumen utama dalam mengelola ekosistem Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.

Koperasi yang rajin melakukan RAT akan lebih mudah mendapatkan akses modal kerja berkelanjutan dari perbankan maupun lembaga non bank. KDMP Kalurahan Donotirto sudah melaksanakan RAT pada pertengahan Bulan Februari. Semoga hal tersebut merupakan langkah awal positif yang menunjukkan semangat anggotanya untuk memajukan Koperasi Merah Putih. Aamiin.

Etik D.L./PD Kretek 

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HARI DESA NASIONAL 2026: HARAPAN, KENYATAAN DAN TANTANGAN

Gambar
  Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyusunannya adalah untuk  meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dasar pertimbangan disusun Undang-Undang Desa adalah Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta...
Baca selengkapnya

RAPAT KOORDINASI KEGIATAN USAHA BUMKAL TIRTOHARGO

Gambar
  BUMKal Harum Mitra Jaya Kalurahan Tirtohargo mengadakan rapat koordinasi kegiatan usaha pada Hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Aula Kalurahan Tirtohargo. Hadir peserta rapat adalah Pamong, Pengawas BUMKal, Pengurus BUMKal Lama, Pengurus BUMKal Baru, serta Ketua dan Pengurus dari masing-masing kegiatan usaha. Hadir mendampingi adalah PD dan PLD Kretek. Total peserta rapat ada 19 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.  Rapat diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan pengurus BUMKal lama dan BUMKal baru, sebagai tindak lanjut atas kegiatan serah terima kepengurusan BUMKal karena adanya pergantian pengurus. Pengurus BUMKal baru mengharapkan adanya laporan rinci dari Pengurus BUMKal lama terkait  laporan aset, laporan keuangan, permasalahan/kendala, serta potensi untuk pengembangan usaha dari setiap kegiatan usaha BUMKal.  Laporan disampaikan oleh: 1. Direktur BUMKal lama secara umum/menyeluruh 2. Ketua kegiatan usaha Cano Marit...
Baca selengkapnya

PENCERMATAN RENCANA AKSI REFORMASI KALURAHAN

Gambar
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Kalurahan di Kapanewon Kretek Tahun 2025, maka dilakukan Pencermatan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan. Kegiatan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Kapanewon Kretek. Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk 5 kalurahan di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut: 1. Kalurahan Donotirto: Hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2025 Pukul 08.30 Wib 2. Kalurahan Tirtomulyo: Hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 08.30 WIB 3. Kalurahan Tirtosari: Hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB 4. Kalurahan Parangtritis: Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 08.30 WIB 5. Kalurahan Tirtohargo:  Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB    Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kalurahan diminta untuk menyiapkan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Reformasi Kalurahan Tahun 2025 (sampai dengan 30 September), Rencana Aksi Reformasi Kalurahan Triwulan IV Tahun 2025, dan Rencana Aksi Reformasi K...
Baca selengkapnya