PENDAMPINGAN PEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

 

Pendampingan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekar Mataram  Sekarpetak RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Rabu 17 Juni 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi teknis pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Fasilitasi kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DIY (DPMK2PS DIY).

Hadir dari unsur undangan adalah Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan, Kepala Bapperida DIY, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY (dari unsur Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan, Kepala Bidang  Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Perwakilan Tuwanggana Kabupaten Bantul, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) DIY, serta Tenaga Pendamping Profesional seKabupaten Bantul.

Bapak Suedy dari DPMK2PS DIY dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi terkait Reformasi Kalurahan. Maka tahun 2026 ini ada eksekusi yang harus dilaksanakan terkait kebijakan dan Reformasi Kaluran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan, rencananya akan dilakukan kolaborasi dengan Program Reformasi Kalurahan dan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Oleh karena itu, melalui forum TPP Bantul ini diharapkan akan ada masukan dari TPP terkait kebijakan, bantuan keuangan, pendampingan, bantuan tekhnis dan monitoring evaluasi. Kabupaten Bantul secara Indeks Desa sudah 100% berstatus mandiri sejak tahun 2025. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang indeks desa diharapkan tidak sekedar skore nilai tetapi benar-benar skore nilai yang berkualitas. Oleh karena itu, program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan potensi riil kalurahan. Perlu dilakukan identifikasi potensi yang dibantu teman-teman TPP.

Narasumber pertama, Bapak Reymond Antony Bachin selaku TAPM Profinsi DIY menyampaikan materi tentang Peluang dan Tantangan BUMKal Program Ketahanan Pangan. Bahwa BUMKal saat ini sedang menghadapi permasalahan pelaporan, badan hukum, permasalahan kelembagaan, penyimpangan dana dan program kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas asistensi BUMKal tidak berjalan baik. Oleh karena itu, perlu direkomendasikan program kegiatan asistensi laporan BUMKal, bimbingan tekhnis dan pelatihan, penyusunan SOP BUMKal, ketegasan regulasi serta penyusunan business plan. 

Narasumber kedua, Ibu Utami Tri Rahayu Astuti dari DPMKal Bantul menyampaikan saran dan masukan sbb:

1. Rumusan Kebijakan: Implementasi Perda 3 Tahun 2024 masih perlu penguatan regulasi tekhnis dan sinkronisasi antar sektor, penguatan kebijakan berbasis data sebagai sumber data pembangunan, sinkronisasi perencanaan program perangkat daerah dengan kebutuhan kalurahan, serta kebijakan berbasis karakteristik wilayah sehingga program akan sesuai potensi lokal, budaya dan kebutuhan masyarakat.
2. Bantuan Khusus Keuangan (BKK): BKK masih dibutuhkan kalurahan, perlu fokus untuk 6 kegiatan reformasi kalurahan, berikan ruang inovasi dalam pelaksanaan programnya, serta penguatan akuntabilitasnya. Apabila program reformasi kalurahan masih berlanjut setelah tahun 2027, maka perlu diberikan reward bagi kalurahan yang telah melaksanakan dengan nilai yang bagus.
3. Kebutuhan Pendampingan: pendampingan perlu dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi, peningkatan peran kapanewon, berbasis kebutuhan dan berkelanjutan.
4. Bimbingan Tekhnis: yang diperlukan adalah bimtek terkait reformasi kalurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multi pihak.
5. Monitoring dan Evaluasi: kegiatan monev sudah dilaksanakan namun masih fokus pada administrasi dan pelaksanaan program. Perlu dilakukan monev berbasis outcome  dan dampak, penguatan instrumen evaluasi reformasi kalurahan, sistem monitoring terintegrasi (dengan pengembangan dashboard monitoring, integrasi kabupaten, kapanewon dan kalurahan), tindak lanjut hasil monev (pendampingan penguatan kapasitas dan apresiasi yang kinerjanya bagus), serta aplikasi yang memberikan ruang yang luas untuk rekomendasi temuan untuk ditindaklanjuti. 

Narasumber ketiga, Bapak Edy Haryono selaku Koordinator TPP Kabupaten Bantul menyampaikan kendala terkait ketugasan pendampingan TPP yang meliputi serapan Dana Desa, eHDW dan stunting, Indeks Desa dan Perencanaan Reguler, BUMKal dan BUMKalma, serta Program Ketahanan Pangan. Rendahnya serapan Dana Desa karena terkendala penyesuaian di APBKal, PBJ Survey lebih besar daripada SHBJ Kabupaten, serta penyedia yang belum PKP. Aplikasi eHDW dan stunting masih terkendala pada aplikasi, KPM yang memiliki banyak "baju" lainnya, tidak adanya KPMD, serta insentif yang kecil. Indeks Desa terkendala pada surat pelaksanaan yang belum ada, SOP belum ada, serta kendala aplikasi. Kendala BUMKal pada BUMKal Bawuran yang belum badan hukum karena masih ada tarik ulur dalam penyusunan AD BUMKal, antara Pengurus BUMKal dengan Pengelola Puncak Sosok. Kendala dalam pemeringkatan cukup banyak penurunan peringkat BUMKal karena parameter yang berbeda dari sebelumnya. Serta Kendala BUMKalma karena belum banyak yang melakukan pengembangan unit usaha. Sedangkan untuk BUMKal Program Ketahanan Pangan masih ada 25 BUMKal yang belum melaksanakan kegiatan, masih cukup besar idle money, serta laporan keuangan belum sesuai Kepmendes 136 tahun 2022. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peran pendamping dan program yang mendukung.

 

Dalam kesempatan ini juga disampaikan rencana program dari Tuwanggana yang diwakili Bapak Budi Santoso. Tuwanggana artinya adalah Yang Dituwakan, yang dulunya bernama LPMKal.  Tuwanggana merencanakan program pengumpulan potensi lembaga kalurahan, untuk selanjutnya disusun master plan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. 

 

Kegiatan ini pada akhirnya memberikan masukan untuk perencanaan DIY kedepannya. Diperlukan identifikasi irisan tema yang dikolaborasikan sehingga tercipta tata kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang baik. 

 

Etik D.L./PD Kretek